Lama Tersumbat, Herman Deru-Firli Bahuri Selesaikan Persoalan Aset Golf Kenten Pertamina

Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Kesepakatan Pemanfaatan Aset Antara Pemerintah Daerah dengan PT. Pertamina (Persero) di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (9/7/2020) pagi.

 

Penandatanganan tersebut dilakukan berbarengan dengan Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh KPK dan dihadiri langsung oleh Ketua KPK RI Komjen Pol Drs Firli Bahuri, M.Si.

 

Penandatanganan kesepakatan ini bahkan diikuti bupati/walikota se-Sumsel secara virtual.

 

Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, dalam melakukan pencegahan korupsi KPK membangun 8 pencegahan. Diantaranya dengan memperkuat APIP, pengelolaan dan pengawasan dana desa serta pengelolaan aset daerah.

 

"Nah hari ini masuk dalam program pengelolaan aset daerah. Di Sumsel kita sudah tertibkan aset berupa lahan di Kenten Rp 9 triliun. Supaya ada kemanfaatan tambah PAD baik kota/kab maupun provinsi. Ini juga tertibkan untuk memastikan bahwa aset negara tidak hilang," tegas Firli di hadapan awak media.

 

Menurutnya, penertiban aset bersama Pemda dan BUMD serta BUMN tidak hanya dilakukan di Palembang, Sumsel. Tapi baru-baru ini KPK juga diakuinya juga melakukan penertiban aset negara di Sulsel dengan nilai yang cukup besar mencapai Rp 21 triliun.

 

Mengenai kelanjutan pengelolaan aset ini diharapkannya dapat termanfaatkan dengan baik sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

 

Dalam kesempatan itu, Firli juga sempat berpesan kepada semua kepala daerah yang hadir untuk menjaga situasi di masa pandemi ini tidak menjadi kondisi yang lebih buruk.

 

"Saya titip agar semua bisa jaga situasi pandemi ini tidak jadi kondisi yang lebih buruk. Apa yang kita lakukan sekarang pasti akan berpengaruh dengan Sumsel ke depan. Masa sulit ini perlu dikelola agar tidak gaduh dan tidak ada penyalahgunaan wewenang penggunaan anggaran, "ujarnya.

 

Selain pengawasan dalam pengelolaan aset daerah, saat ini kata Firli ada beberapa fokus area yang dilakukan KPK dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis (KPK wide). Di antaranya adalah korupsi terkait dalam bisnis seperti penerimaan dan laporan administrasi ekspor, import, bea cukai dan pajak. 

 

Kemudian korupsi politik seperti penetapan regulasi, pendanaan partai, suap menyuap dan jual beli suara dan ketiga adalah korupsi pada penegakan hukum berupa proses berperkara, yudikatif (badan peradilan, pidana, perdata dan niaga) dan keempat adalah korupasi layanan publik di bidang pendidikan, kesejahteraan, kesehatan pusat pelayanan dan fasilitas publik.

 

Di tempat yang sama Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan, berterimakasih atas inisiasi KPK sehingga lahirnya kesepakatan ini. Berkat gerak cepat KPK diakuinya masalah pemanfaatan aset yang sempat lama tersumbat kini dapat selesai sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

 

"Kita sangat berterimakasih sekali. Karena inisiasi KPK timbulah kesepakatan ini. Terimakasih juga pada Korsupgah KPK, BPKP yang telah memberikan masukan sehingga kita tidak habis waktu untuk bersengketa," jelasnya.

 

Bukan hanya penertiban aset, menurut HD pihaknya juga sangat membutuhkan bimbingan pimpinan KPK tentang bagaimana cara mencegah sejak dini penyalahgunaan penggunaan anggaran atau dana terkait refocusing dan realokasi di masa pandemi. 

 

"Sumsel memang tidak sekaligus dalam melakukan refocusing dana tapi bertahap. Karna kita perlu memikirkan laju ekonomu, infrastruktur dan pendidikan. Makanya kami harapkan betul bimbingannya. Agar jangan sampai tanah kelahiran ketua KPK justru jadi contoh buruk. Kami ingin ini terselenggara sebaik mungkin," jelas HD.

 

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero, Nicke Widyawati mengungkapkan Apresiasinya atas support Gubernur Sumsel yang luar biasa. Karena dengan respon cepat gubernur HD dan pimpinan KPK RI  tercapailah kesepakatan kerjasama yang hari ini (Kamis) mereka tandatangani.

 

Sehingga tujuan utamanya memanfaatkan fasilitas ini untuk kepentingan masyarakat bisa segera terwujud.

 

"Kita bersyukur sekali Pertamina dan semua yang hadir disini sama-sama duduk menciptakan kemanfaatan dari aktivitas yang kita bangun. Kenapa ini dilakukan di Sumsel? Karena bisnis Pertamina di Sumsel sangat komplit dari hulu ke hilir jadi ini sangat penting sebagai kontribusi lebih pada masyarakat dan KPK mensupport ini kami berterimakasih sekali," tutupnya.

 

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Dirut Pertamina bersama Gubernur Sumsel H. Herman Deru serta  Walikota Palembang H. Harnojoyo, Wako Prabumulih Ridho Yahya dan Bupati Banyuasin dan disaksikan oleh Ketua KPK RI, dan Komisaris PT. Pertamina Persero. 

 

Selain Pimpinan KPK RI dan Dirut Pertamina, hadir dalam kesempatan tersebut Komisaris PT. Pertamina Condro Kirono, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Wetiawan S.IK, Kajati Sumsel diwakili Asdatun Ery Ariansyah SH.MH, Korwil II KPK RI, Asep Arhmat Suwandha, Walikota Palembang Harnojoyo, Walikota Prabumulih Ridho Yahya, Bupati Banyuasin Askolani, Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustida, Kepala BPKP Tri Handoyo, Kepala BPN  Sumsel diwakili Kabid Penataan Pertanahan Tri Astuti dan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa. (red)

 

Editor: Karni